Templates by BIGtheme NET
Home » Geothermal » Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan Harus Perhatikan Kearifan Lokal Masyarakat Aceh

Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan Harus Perhatikan Kearifan Lokal Masyarakat Aceh

Diskusi penyusunan draft Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan energi baru dan terbarukan di Aceh, pada Selasa (12/04/2016) di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh. (WWF-ID)

Diskusi penyusunan draft Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengelolaan energi baru dan terbarukan di Aceh, pada Selasa (12/04/2016) di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh. (WWF-ID)

Acehinsight.com – Pengelolaan geothermal sebagai salah satu sumber energi baru dan terbarukan harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat Aceh. Hal tersebut diungkapkan Dede Suhendra, Project Leader WWF Indonesia Northern Sumatra Program, dalam acara Diskusi Penyusunan Draft Pergub Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (12/4).

Menurut Dede, pembuatan pergub mengenai energi terbarukan itu harus dikemas dengan nuansa ke-Acehan, sehingga tak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kita berharap tidak terjadi konflik kepentingan di masyarakat karena merasa memiliki daerah itu, perlu diatur lebih rinci terkait keterlibatan masyarakat dari perencanaan sampai pelaksanaannya,” tegas Dede.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pengelolaan energi panas bumi nantinya di wilayah itu harus disesuaikan dengan adat budaya masyarakat sekitar. “Yang sifatnya kearifan lokal, sudah kita masukkan dalam draft. Jangan sampai nanti masyarakat hanya menjadi penonton,” ucapnya.

Dalam konsultasi publik yang diselenggarakan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan Aceh Geothermal Forum (AGF) itu juga diusulkan delapan poin hasil diskusi yang dihadiri perwakilan 8 mukim dari kawasan sekitar Seulawah Aceh Besar, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur pemerintahan.

Kedelapan poin yang diusulkan dalam diskusi itu yaitu, pertama kemudahan akses informasi tentang pengelolaan energi baru terbarukan. Kedua, hak dan kewajiban masyarakat. Selanjutnya, isi pergub harus lebih aplikatif. Dan keempat adalah, keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pengawasan. Berikutnya, memperhatikan kearifan lokal sekitar lokasi pengembangan energi baru terbarukan. Keenam, pengakuan akan keberadaan mukim gampong dalam keterlibatan masyarakat.

Selanjutnya, pengembangan tidak mengganggu adat istiadat dan ekonomi masyarakat. Sedangkan poin terakhir, pengembangan untuk kelestarian keanekaragaman hayati.

Legal drafter Pergub Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan yang juga dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Dr Yanis Rinaldi SH,MHum kepada Acehinsight.com mengatakan, penyusunan pergub tersebut diperlukan untuk pengelolaan energi terbarukan di Aceh. “Geothermal itu salah satu sumber energinya, masih banyak sumber energi lain yang belum kita explore. Pergub ini sebagai payung hukum bagi investor dan masyarakat,” jelas Dr Yanis Rinaldi.

Dia menambahkan, kedelapan usulan dari masyarakat itu akan disempurnakan lagi dan selanjutnya diserahkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Aceh. Menurutnya, pergub soal pengelolaan energi terbarukan sangat dibutuhkan Aceh untuk membuka iklim investasi. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful